Website POKJA PPS SUMSEL
BERITA


RAPAT KERJA KAJIAN KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN PKTHA SUMSEL

Pada tanggal 12 - 13 Desember 2018 bertempat di ruang rapat kantor ZSL-Kelola Sendang dan ruang rapat bersama POKJA PPS SUMSEL telah diadakan Rapat Kerja Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Penangan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan. Rapat kerja ini sebagai tindak lanjuk dari kegiatan FGD Kelembagaan Penanganan Konflik Tenurial yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 ..

selengkapnya

PENYERAHAN SK IZIN PERHUTANAN SOSIAL DAN ALAT PRODUKSI PERHUTANAN SOSIAL OLEH PRESIDEN

Presiden RI dan Menteri LHK kembali melanjutkan kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Penyerahan  Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat sebelumnya telah dilakukan di Jawa Barat, Minggu (25/11/18) bertempat di Taman Wisata Alam Puti Kayu Palembang, Presiden Joko Widodo dan Menteri LHK Siti Nurbaya menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial ..

selengkapnya

Rapat Tim Persiapan PKTHA

Pada hari Rabu, 14 November 2018  bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bersama diadakan pertemuan tindak lanjut dari kegiatan FGD Menggagas Pembentukan Kelembagaan Multi Pihak Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 5-6 November 2018. Pertemuan yang dihadiri oleh Tim Kerja Inventarisasi SDM Paralegal, Asessor dan Mediator serta Rencana ..

selengkapnya

Peningkatan Kapsitas SDM Pemetaan Konflik di Provinsi Sumatera Selatan

Pada hari Selasa 23 Oktober 2018 diadakan pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemetaan Konflik / Pelatihan Asesor di S-One Hotel Palembang. Jumlah peserta peningkatan kapasitas sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, KPH yang terkait dengan penanganan konflik tenurial di seluruh Provinsi Sumatera Selatan dan Balai PSKL Wilayah ..

selengkapnya

FGD Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

PALEMBANG, 5 - 6 November telah diadakan kegiatan Focus Group Discussion menggagas pembentukan kelembagaan multi pihak penanganan konflik tenurial dan hutan adat berperspektif HAM di provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama  dua hari di Hotel Santika Premiere Palembang ini terfokus pada perspektif terkait dengan penanganan konflik khususnya didaerah, ..

selengkapnya

Mengenal Hutan Adat

Hutan Adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat dikelola oleh masyarakat yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menetukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Untuk menetapkan hutan adat maka menjadi ..

selengkapnya

Pendampingan Penyusunan RP/RKU

PALEMBANG, Rabu (17/10) diadakan pembukaan kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Pengelolaan (RP) / Rencana Kerja Usaha (RKU) di Hotel Grand Zuri Palembang oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari sampai 19 Oktober 2018. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, ..

selengkapnya

Verifikasi Teknis Usulan Permohonan Izin Perhutanan Sosial

Pada tanggal 21-26 September telah dilakukan Verifikasi Teknis Usulan Permohanan Izin Perhutanan Sosial yang berlokasi di OKU Selatan. Tim verifikasi teknis terdiri dari perwakilan BPSKL Sumatera, Direktorat PKPS, Dinas Kehutan Prov. Sumsel, POKJA PPS SUMSEL dan KPH Mekakau Saka. Lima KTH yang mengajukan usulan IUPHKm diantaranya KTH Nahara Indah, Bunga Tanjung, Cahaya Makmur, Cahaya baru dan ..

selengkapnya

Coaching clinic verifikasi teknis usulan permohonan izin perhutanan sosial

Pada hari Kamis, 20 September 2018 diadakan Coaching Clinic Verifikasi Teknis Usulan Permohonan Izin Perhutanan Sosial yang merupakan tindak lanjut dari Coaching Clinic pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2018 silam. Acara yang berlangsung di ruang rapat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ini dibuka langsung oleh Bapak Pandji Tjahjanto, S.Hut, M.Si. Dalam sambutannya, Pak Pandji ..

selengkapnya

Cegah Kerusakan Hutan Adat, KPH Dempo Usulkan Legalisasi ke Kementrian

Guna melestarikan kawasan hutan di Kota Pagaralam, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 10 Dempo bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam, mengusulkan penetapan hutan, terutama hutan adat. Tujuannya, untuk menjaga hutan di Kota Pagaralam, terutama hutan adat di Dusun Tebat Benawa, Kecamatan Dempo Selatan. KPH 10 Dempo, Yurdan menuturkan, pihaknya telah melakukan survey di hutan adat masyarakat ..

selengkapnya

Perkebunan Sawit Harus Dibangun dengan Prinsip dan Kriteria Universal

Keberadaan pertumbuhan populasi penduduk di dunia yang membutuhkan minyak nabati, bisa terpenuhi melalui produksi minyak berkelanjutan. Menurut Chairman dan CEO Sinar Mas Agribusiness and Food, Franky Oesman Wijaya, pengelolaan perkebunan kelapa sawit Indonesia, selalu menerapkan prinsip dan kriteria SPO yang mengacu kepada nilai-nilai sustainability universal. Menurutnya, pentingnya pengelolaan ..

selengkapnya

Antisipasi Kerusakan Lahan, KELOLA Sendang Project Ujicoba MER System

Meskipun ada komitmen internasional untuk menjaga dan mengurangi degradasi hutan, namun penurunan fungsi dan luasan hutan terus terjadi saat ini. Guna melakukan perubahan inklusif untuk menghentikan kerugian, Kelola Sendang Project ZSL Indonesia, mitra konservasi lahan Pemerintah Sumsel bersama dengan Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi merencanakan program MER system untuk pembangunan ..

selengkapnya

Masih Ada Perusahaan Perkebunan Belum Lapor RKL dan RPL

Hingga saat ini masih terdapat beberapa perusahaan perkebunan di wilayah Kabupaten Empat Lawang yang belum melaporkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Dinas Lingkungan Hidup Empat Lawang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Empat Lawang, Munfajir Ghozali, membenarkan hal tersebut. Semestinya sudah menjadi kewajiban perusahaan melaporkan ..

selengkapnya

Deklarasi Lanskap Nusantara

Lanskap Nusantara yang diinisiasi (KOLEGA) Sumsel bersama KELOLA Sendang dan para pegiat serta praktisi pendekatan lanskap dari berbagai daerah di Indonesia resmi di deklarasikan pada hari terakhir acara South Sumatera Landscape Festival 2018 di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) Palembang, Kamis 26 Juli 2018. Direktur Proyek KELOLA Sendang, Prof Dr. Damayanti Buchori mengaku, deklarasi ..

selengkapnya

Hasil Rapat 4 Menteri Jokowi tentang Perhutanan Sosial

Pemerintah kembali melakukan rapat mengenai perhutanan sosial. Rapat dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil serta Menko Perekonomian Darmin Nasution. Siti Nurbaya menyatakan, rapat kali ini dalam rangka evaluasi progres implementasi di lapangan hasil ..

selengkapnya

KLHK Akui Tenaga Pendamping Masih Kurang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaku kekurangan tenaga pendamping dalam porgram Perhutanan Sosial. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto, menyebutkan bahwa tenaga penyuluh kehutanan di bawah Dinas Kehutanan Provinsi hanya berjumlah sekitar 3.400 orang, sementara realisasi akses kelola perhutanna sosial hingga Maret 2018 mencapai 4.302 unit surat ..

selengkapnya

Perhutanan Sosial yang Tepat Sasaran

Prinsip penting dalam proses distribusi manfaat kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut (REDD+) adalah adanya perubahan paradigma bahwa masyarakat akan menjadi subyek dari suatu program maupun kebijakan. Hal ini mengandung arti masyarkat selain berhak mendapatkan manfaat juga berkewajiban untuk ikut menjamin keberhasilan program. Prinsip ini kemudian ..

selengkapnya

Bagaimana Perhutanan Sosial dapat Mengurangi Keluaran Emisi?

Masyarakat adalah penjaga hutan terbaik dan hutan topis yang terjaga adalah penyimpan stok karbon terbaik. Namun bagaimana dapat menjaga hutan jika akses kelola tertutup bagi masyarakat?. Ada ketimpangan serius dari alokasi pemanfaatan hutan yang 97% dinikmati oleh korporasi atau pengusaha dan hanya 3% dikuasai oleh masyarakat. Keterbatasan ini kemudian berimbas pada buruknya tata kelola ..

selengkapnya

Perhutanan Sosial, Cara Memanfaatkan Hutan untuk Kesejahteraan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam acara dialog dengan masyarakat di Kabupaten Pemalang beberapa waktu lalu menyatakan, Program Perhutanan Sosial adalah program pemerintah yang dijalankan untuk bisa mendukung kesejahteraan warga desa, namun pemerintah tetap menjalankan pengawasan dengan ketat. Melalui program ini masyarakat mendapat perlindungan berupa pengukuhan ..

selengkapnya

Peraturan Gubernur Pokja Perhutanan Sosial Menjadi Solusi Atasi Pengelolaan Hutan

Rencana pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial terus berjalan dan telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari Focus Group Discusion (FGD), Konsultasi Publik Rancangan Pergub tentang PPS, akan masuk ke tahapan kajian aspek hukum bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan ..

selengkapnya

PRASYARAT IMPLEMENTASI PUG PERHUTANAN SOSIAL

Pengarusutamana gender atau sering disingkat PUG merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari ..

selengkapnya

Peran Perempuan Dalam Perhutanan Sosial

Dalam Acara Temu Pimimpin Perempuan “Memperkuat Gerakan Perjuangan Keadilan dan Kesetaraan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Indonesia” yang diselenggarakan pada tangal 21 April 2018 di Palembang sekaligus merayakan Hari Kartini dan Hari Bumi. Wakil Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja-PPS), Dr. Syafrul Yunardy, S.Hut., M.E berkesempatan hadir sebagai ..

selengkapnya

Perhutanan Sosial : Mengembalikan Karakter Arif Masyarakat Terhadap Hutan

Berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang di terbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas areal yang diperuntukan untuk pengembangan perhutanan sosial di Sumatera Selatan sebesar 586.393 hektare. Dan berdasarkan catatan Hutan Kita Institut (HaKI) hingga 2016 baru seluas  81.827 hektre yang terwujud atau 14 persen dari target. Berbagai kendala ..

selengkapnya

Hasil Rapat 4 Menteri Jokowi soal Perhutanan Sosial

Pemerintah kembali melakukan rapat mengenai perhutanan sosial. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil serta Menko Perekonomian Darmin Nasution. (20/2/2018) Menurut Siti Nurbaya, rapat ini diselenggarakan dalam rangka evaluasi progres ..

selengkapnya

Festival Perhutanan Sosial Nusantara tahun 2017

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PESONA) pada tanggal 6-8 September 2017 di Jakarta. Menurut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK Hadi Daryanto menjelaskan bahwa KLHK menyediakan satu ruang untuk berkontribusi bahkan mengkritisi apa yang telah dan akan KLHK lakukan. Dalam acara ini pun menjadi ..

selengkapnya

Strategi Percepatan Perhutanan Sosial

Sejak akhir 2016 lalu, Presiden Jokowi telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk perhutanna sosial di seluruh Indonesia. Perhutanan sosial dikatakan sebagai perwujudan Nawacita Kesatu (negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia), Nawacita Keenam (meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di dunia ..

selengkapnya

Perhutanan Sosial Bukan Barang Baru

Kebijakan percepatan perhutanan sosial dikuatkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMENLHK) No. 83 tahun 2016. Kebijakan ini berevolusi sejak konsep ini diperkenalkan oleh FAO di seluruh dunia pada tahun ’60-an sebagai community forestry. Di Indonesia, konsep ini mulai ramai dibicarakan dan digiatkan oleh LSM pada awal tahun ’90-an dan pada akhir ..

selengkapnya

Mengenal Perhutanan Sosial dalam Perspektif Pendekatan Lanskap

Pada tanggal 28 September 2017 bertempat di Mess ZSL Palembang telah diadakan Diskusi Pembelajaran Bulanan Forum Dangku-Meranti yang bertema “Pengenalan Perhutanan Sosial dan Implikasinya pada Pengelolaan Lanskap”. Diskusi ini dihadiri oleh 22 orang yang merupakan Anggota Forum Dangku-Meranti, Penggiat Proyek KELOLA Sendang, dan Anggota Kelompok Kerja Perhutanan Sosial ..

selengkapnya

Lokakarya Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Perhutanan Sosial adalah salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kabinet Kerja Joko widodo dan Jusuf Kalla untuk pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat di sekitar lawasan hutan. Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 mencanangkan ±12.7 juta hektar kawasan hutan dapat diakses secara legal oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial : Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman ..

selengkapnya