Website POKJA PPS SUMSEL
perhutanan sosial


PENYERAHAN SK IZIN PERHUTANAN SOSIAL DAN ALAT PRODUKSI PERHUTANAN SOSIAL OLEH PRESIDEN

Presiden RI dan Menteri LHK kembali melanjutkan kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Penyerahan  Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat sebelumnya telah dilakukan di Jawa Barat, Minggu (25/11/18) bertempat di Taman Wisata Alam Puti Kayu Palembang, Presiden Joko Widodo dan Menteri LHK Siti Nurbaya menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial ..

selengkapnya

Pendampingan Penyusunan RP/RKU

PALEMBANG, Rabu (17/10) diadakan pembukaan kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Pengelolaan (RP) / Rencana Kerja Usaha (RKU) di Hotel Grand Zuri Palembang oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari sampai 19 Oktober 2018. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, ..

selengkapnya

Verifikasi Teknis Usulan Permohonan Izin Perhutanan Sosial

Pada tanggal 21-26 September telah dilakukan Verifikasi Teknis Usulan Permohanan Izin Perhutanan Sosial yang berlokasi di OKU Selatan. Tim verifikasi teknis terdiri dari perwakilan BPSKL Sumatera, Direktorat PKPS, Dinas Kehutan Prov. Sumsel, POKJA PPS SUMSEL dan KPH Mekakau Saka. Lima KTH yang mengajukan usulan IUPHKm diantaranya KTH Nahara Indah, Bunga Tanjung, Cahaya Makmur, Cahaya baru dan ..

selengkapnya

Coaching clinic verifikasi teknis usulan permohonan izin perhutanan sosial

Pada hari Kamis, 20 September 2018 diadakan Coaching Clinic Verifikasi Teknis Usulan Permohonan Izin Perhutanan Sosial yang merupakan tindak lanjut dari Coaching Clinic pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2018 silam. Acara yang berlangsung di ruang rapat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ini dibuka langsung oleh Bapak Pandji Tjahjanto, S.Hut, M.Si. Dalam sambutannya, Pak Pandji ..

selengkapnya

Hasil Rapat 4 Menteri Jokowi tentang Perhutanan Sosial

Pemerintah kembali melakukan rapat mengenai perhutanan sosial. Rapat dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil serta Menko Perekonomian Darmin Nasution. Siti Nurbaya menyatakan, rapat kali ini dalam rangka evaluasi progres implementasi di lapangan hasil ..

selengkapnya

KLHK Akui Tenaga Pendamping Masih Kurang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaku kekurangan tenaga pendamping dalam porgram Perhutanan Sosial. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto, menyebutkan bahwa tenaga penyuluh kehutanan di bawah Dinas Kehutanan Provinsi hanya berjumlah sekitar 3.400 orang, sementara realisasi akses kelola perhutanna sosial hingga Maret 2018 mencapai 4.302 unit surat ..

selengkapnya

Perhutanan Sosial yang Tepat Sasaran

Prinsip penting dalam proses distribusi manfaat kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut (REDD+) adalah adanya perubahan paradigma bahwa masyarakat akan menjadi subyek dari suatu program maupun kebijakan. Hal ini mengandung arti masyarkat selain berhak mendapatkan manfaat juga berkewajiban untuk ikut menjamin keberhasilan program. Prinsip ini kemudian ..

selengkapnya

Bagaimana Perhutanan Sosial dapat Mengurangi Keluaran Emisi?

Masyarakat adalah penjaga hutan terbaik dan hutan topis yang terjaga adalah penyimpan stok karbon terbaik. Namun bagaimana dapat menjaga hutan jika akses kelola tertutup bagi masyarakat?. Ada ketimpangan serius dari alokasi pemanfaatan hutan yang 97% dinikmati oleh korporasi atau pengusaha dan hanya 3% dikuasai oleh masyarakat. Keterbatasan ini kemudian berimbas pada buruknya tata kelola ..

selengkapnya

Perhutanan Sosial, Cara Memanfaatkan Hutan untuk Kesejahteraan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam acara dialog dengan masyarakat di Kabupaten Pemalang beberapa waktu lalu menyatakan, Program Perhutanan Sosial adalah program pemerintah yang dijalankan untuk bisa mendukung kesejahteraan warga desa, namun pemerintah tetap menjalankan pengawasan dengan ketat. Melalui program ini masyarakat mendapat perlindungan berupa pengukuhan ..

selengkapnya

Peraturan Gubernur Pokja Perhutanan Sosial Menjadi Solusi Atasi Pengelolaan Hutan

Rencana pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial terus berjalan dan telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari Focus Group Discusion (FGD), Konsultasi Publik Rancangan Pergub tentang PPS, akan masuk ke tahapan kajian aspek hukum bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan ..

selengkapnya

PRASYARAT IMPLEMENTASI PUG PERHUTANAN SOSIAL

Pengarusutamana gender atau sering disingkat PUG merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari ..

selengkapnya

Peran Perempuan Dalam Perhutanan Sosial

Dalam Acara Temu Pimimpin Perempuan “Memperkuat Gerakan Perjuangan Keadilan dan Kesetaraan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Indonesia” yang diselenggarakan pada tangal 21 April 2018 di Palembang sekaligus merayakan Hari Kartini dan Hari Bumi. Wakil Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja-PPS), Dr. Syafrul Yunardy, S.Hut., M.E berkesempatan hadir sebagai ..

selengkapnya

Perhutanan Sosial : Mengembalikan Karakter Arif Masyarakat Terhadap Hutan

Berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang di terbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas areal yang diperuntukan untuk pengembangan perhutanan sosial di Sumatera Selatan sebesar 586.393 hektare. Dan berdasarkan catatan Hutan Kita Institut (HaKI) hingga 2016 baru seluas  81.827 hektre yang terwujud atau 14 persen dari target. Berbagai kendala ..

selengkapnya

Hasil Rapat 4 Menteri Jokowi soal Perhutanan Sosial

Pemerintah kembali melakukan rapat mengenai perhutanan sosial. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil serta Menko Perekonomian Darmin Nasution. (20/2/2018) Menurut Siti Nurbaya, rapat ini diselenggarakan dalam rangka evaluasi progres ..

selengkapnya

Festival Perhutanan Sosial Nusantara tahun 2017

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PESONA) pada tanggal 6-8 September 2017 di Jakarta. Menurut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK Hadi Daryanto menjelaskan bahwa KLHK menyediakan satu ruang untuk berkontribusi bahkan mengkritisi apa yang telah dan akan KLHK lakukan. Dalam acara ini pun menjadi ..

selengkapnya

Strategi Percepatan Perhutanan Sosial

Sejak akhir 2016 lalu, Presiden Jokowi telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk perhutanna sosial di seluruh Indonesia. Perhutanan sosial dikatakan sebagai perwujudan Nawacita Kesatu (negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia), Nawacita Keenam (meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di dunia ..

selengkapnya

Perhutanan Sosial Bukan Barang Baru

Kebijakan percepatan perhutanan sosial dikuatkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMENLHK) No. 83 tahun 2016. Kebijakan ini berevolusi sejak konsep ini diperkenalkan oleh FAO di seluruh dunia pada tahun ’60-an sebagai community forestry. Di Indonesia, konsep ini mulai ramai dibicarakan dan digiatkan oleh LSM pada awal tahun ’90-an dan pada akhir ..

selengkapnya