Website POKJA PPS SUMSEL
kehutanan


RAPAT KERJA KAJIAN KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN PKTHA SUMSEL

Pada tanggal 12 - 13 Desember 2018 bertempat di ruang rapat kantor ZSL-Kelola Sendang dan ruang rapat bersama POKJA PPS SUMSEL telah diadakan Rapat Kerja Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Penangan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan. Rapat kerja ini sebagai tindak lanjuk dari kegiatan FGD Kelembagaan Penanganan Konflik Tenurial yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 ..

selengkapnya

Rapat Tim Persiapan PKTHA

Pada hari Rabu, 14 November 2018  bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bersama diadakan pertemuan tindak lanjut dari kegiatan FGD Menggagas Pembentukan Kelembagaan Multi Pihak Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 5-6 November 2018. Pertemuan yang dihadiri oleh Tim Kerja Inventarisasi SDM Paralegal, Asessor dan Mediator serta Rencana ..

selengkapnya

Peningkatan Kapsitas SDM Pemetaan Konflik di Provinsi Sumatera Selatan

Pada hari Selasa 23 Oktober 2018 diadakan pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemetaan Konflik / Pelatihan Asesor di S-One Hotel Palembang. Jumlah peserta peningkatan kapasitas sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, KPH yang terkait dengan penanganan konflik tenurial di seluruh Provinsi Sumatera Selatan dan Balai PSKL Wilayah ..

selengkapnya

FGD Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

PALEMBANG, 5 - 6 November telah diadakan kegiatan Focus Group Discussion menggagas pembentukan kelembagaan multi pihak penanganan konflik tenurial dan hutan adat berperspektif HAM di provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama  dua hari di Hotel Santika Premiere Palembang ini terfokus pada perspektif terkait dengan penanganan konflik khususnya didaerah, ..

selengkapnya

Mengenal Hutan Adat

Hutan Adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat dikelola oleh masyarakat yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menetukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Untuk menetapkan hutan adat maka menjadi ..

selengkapnya

Cegah Kerusakan Hutan Adat, KPH Dempo Usulkan Legalisasi ke Kementrian

Guna melestarikan kawasan hutan di Kota Pagaralam, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 10 Dempo bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam, mengusulkan penetapan hutan, terutama hutan adat. Tujuannya, untuk menjaga hutan di Kota Pagaralam, terutama hutan adat di Dusun Tebat Benawa, Kecamatan Dempo Selatan. KPH 10 Dempo, Yurdan menuturkan, pihaknya telah melakukan survey di hutan adat masyarakat ..

selengkapnya

Perkebunan Sawit Harus Dibangun dengan Prinsip dan Kriteria Universal

Keberadaan pertumbuhan populasi penduduk di dunia yang membutuhkan minyak nabati, bisa terpenuhi melalui produksi minyak berkelanjutan. Menurut Chairman dan CEO Sinar Mas Agribusiness and Food, Franky Oesman Wijaya, pengelolaan perkebunan kelapa sawit Indonesia, selalu menerapkan prinsip dan kriteria SPO yang mengacu kepada nilai-nilai sustainability universal. Menurutnya, pentingnya pengelolaan ..

selengkapnya

Mengenal Perhutanan Sosial dalam Perspektif Pendekatan Lanskap

Pada tanggal 28 September 2017 bertempat di Mess ZSL Palembang telah diadakan Diskusi Pembelajaran Bulanan Forum Dangku-Meranti yang bertema “Pengenalan Perhutanan Sosial dan Implikasinya pada Pengelolaan Lanskap”. Diskusi ini dihadiri oleh 22 orang yang merupakan Anggota Forum Dangku-Meranti, Penggiat Proyek KELOLA Sendang, dan Anggota Kelompok Kerja Perhutanan Sosial ..

selengkapnya

Lokakarya Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Perhutanan Sosial adalah salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kabinet Kerja Joko widodo dan Jusuf Kalla untuk pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat di sekitar lawasan hutan. Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 mencanangkan ±12.7 juta hektar kawasan hutan dapat diakses secara legal oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial : Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman ..

selengkapnya