Website POKJA PPS SUMSEL

Program Kerja

Tugas Pokok dan Fungsi POKJA PPS Prov. Sumatera Selatan

  1. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait pelaksanaan percepatan perhutanan sosial pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Pokja;
  2. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dengan SKPD/instansi terkait dan pihak lainnya yang berhubungan dengan percepatan perhutanan sosial serta melakukan koordinasi secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara;
  3. Melakukan sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
  4. Melakukan pencermatan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Percepatan Perhutanan Sosial;
  5. Melakukan fasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program percepatan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan akses kelola hutan oleh masyarakat;
  7. Melakukan pengendalian dan monev terhadap program percepatan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan serta pengembangan usaha percepatan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

TARGET KERJA POKJA PPS SUMATERA SELATAN (2017-2020)

Ada 150.000 Ha skema Perhutanan Sosial mendapat izin dan berjalan dengan dukungan 20 Unit lembaga ekonomi yang dikelola masyarakat serta terselesaikannya 30 konflik berbasis kehutanan melalui skema Perhutanan Sosial

 

TANTANGAN UNTUK MENCAPAI TERGET KERJA

  1. Pengembangan PS berhadapan dengan kompetisi ruang oleh para pihak
  2. Pokja sebagai simpul koordinasi, konsolidasi dan pengendalian
  3. Birokrasi sebagai mesin utama perluasan dan pengembangan PS masih perlu digerakan secara maksimal
  4. Kebutuhan mobilisasi sumber daya (finasial, manusia, dll)
  5. Sinergi antar aktor (NGO, Pemerintah, akademisi dan swasta)
  6. Masih banyaknya konflik
  7. Dukungan kebijakan
  8. Masih lemahnya kelembagaan masyarakat/petani disekitar kawasan hutan
  9. Kurangnya pengetahuan / teknologi usaha tani dan modal masyarakat dalam mengembangkan usaha taninya terkait.